Audit Menyeluruh Semua Perizinan yang Dikeluarkan PTSP Kota Jambi KAD Beri Dukungan Kepada BPK

Audit Menyeluruh Semua Perizinan yang Dikeluarkan PTSP Kota Jambi KAD Beri Dukungan Kepada BPK

Jambitoday – Adanya perizinan yang bermasalah di Kota Jambi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi hendak mengungkap hal tersebut. Atas segala penerbitan sejumlah izin di Kota Jambi yang menabrak aturan yang dibuat sendiri oleh Wali Kota hingga kebijakan menteri.

Nasroel Yasier, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jambi turut menanggapi hal tersebut. Pihaknya mendesak pihak BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap semua perizinan yang dikeluarkan Pemkot Jambi.

Menurut Nasroel Yasier persoalan perizinan merupakan salah satu ladang permainan ditingkat birokrasi saat ini. KAD mendukung dan mendesak dilakukannya audit secara menyeluruh mengenai perizinan.

Nasroel Yasier mengatakan bukan hanya perizinan yang ditemukan bermasalah saja namun juga perizinan lainnya. Kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi disorot BPK karena aksi main tabrak aturan, itu  terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Pemeriksaan dilakukan pada semester II 2023 yang laporannya dirilis pada 20 Desember 2023. Setidaknya ada tiga kebijakan di Kota Jambi yang kontradiktif dengan kebijakan yang lebih tinggi. Salah satunya terkait perizinan tower atau menara telekomunikasi. Pada 2014, melalui surat nomor 511/233/BMPPT-V/2014, Walikota Jambi, Fasha menghentikan (moratorium) penerbitan izin menara telekomunikasi, kecuali untuk Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.

Namun fakta sebaliknya dibongkar oleh BPK. Terungkap, pada 15 Desember 2016 Pemkot Jambi dan PT Dayamitra Telekomunikasi membuat perjanjian kerja sama (PKS) nomor 03/HKU/2016 dan DMT.026/CL1/DBS 41000000/XII/2016.

PKS ini mengatur kebijakan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Menara Microcell dan Jaringan Fiber Optic dalam Wilayah Kota Jambi. Tanpa mencabut surat Wali Kota yang menghentikan penerbitan izin menara telekomunikasi, dengan PKS ini izinnya kembali diterbitkan.

BPK menemukan sebanyak 100 izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi yang terbit pada kurun 2014-2019 untuk lokasi di luar Danau Teluk dan Pelayangan. Berdasarkan sampling atas 40 dokumen IMB, diketahui bahwa 20 IMB menara telekomunikasi diterbitkan untuk menara telekomunikasi yang belum dibangun.

Menurut BPK, penerbitan izin baru itu tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang menghentikan sementara izin baru pembangunan menara telekomunikasi untuk wilayah tertentu. Kasus kedua yang disorot BPK adalah kebijakan penerbitan surat izin tempat usaha (SITU).

Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 menegaskan bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017, SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh pemerintah daerah. Menariknya, BPK menemukan bahwa Pemkot Jambi malah tidak menggubris Permendagri tersebut dengan tetap meminta pelaku usaha mengurus SITU, baik untuk izin usaha baru maupun perpanjangan.

Dalam kurun 2021-2023, DPMPTSP telah menerbitkan sebanyak 3.985 SITU. Ditemukan sebanyak 33 jenis izin di Kota Jambi masih mensyaratkan SITU. Kepala DPMPTSP Yon Heri mengakui hal ini. Pihaknya  mengatakan jika penerbitan SITU ini adalah sebagai “alat” bagi Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Jambi mengutip retribusi kebersihan.

Temuan BPK, SITU juga dijadikan syarat wajib penerbitan izin di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebijakan lainnya yang ditabrak Pemkot adalah moratorium izin hotel.

Pembangunan hotel dan SPBU di Kota Jambi dimoratorium sejak 2021 berdasarkan surat Walikota Jambi No PM.06.05/1497/DPRKP/2021. Moratorium dikecualikan bagi hotel bintang lima. Artinya, tidak boleh lagi mengeluarkan izin pembangunan hotel kelas melati hingga bintang empat sejak kebijakan itu dikeluarkan oleh Wali Kota Sy Fasha.

Fakta di lapangan, banyak hotel baru berdiri dengan memakai izin guest house. Menariknya, kebanyakan bangunan yang bernama guest house itu memiliki layanan layaknya hotel melati atau bintang satu. Contohnya Sutha Inn di kawasan Pemancar, salah satu guest house syariah di Jalan Pattimura dan beberapa guest house di Pematangsulur.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *