Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarkat Tidak Mampu di Berikan Oleh Pemkot Jambi

Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarkat Tidak Mampu di Berikan Oleh Pemkot Jambi

Jambitoday – Pemerintah Kota ( Pemkot ) Jambi, memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Kota Jambi yang tidak mampu. Bantuan hukum tersebut di berikan Pemkot Jambi melalui program Bantuan Hukum Gratis Gerai Mal Pelayanan Pubulik Kota Jambi (Bang Gempa Koja).

Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Gerai Mal Pelayanan Pubulik Kota Jambi ini diresmikan secara langsung oleh Walikota Jambi, Fasha. Kegiatan ini adalah hasil kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Jambi yang diketuai oleh Muhammad Syahlan Samosir S.H, M.H.

Fasha menyampaikan bahwa inovasi ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Jambi. Ada banyak masyarakat miskin yang tersangkut dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata namun tidak punya biaya membayar jasa advokat untuk melindungi hak-hak mereka. Sehingga dengan adanya Bantuan Hukum Gratis ini masyarakat miskin tetap terlindungi hak hukumnya tanpa mengeluarkan biaya untuk jasa advokat dan pemerintah hadir memfasilitasi pemberian bantuan hukum gratis tersebut.

Kabag Hukum Setda Kota Jambi, Muhamad Gempa Awaljon Putra, S.H., M.H menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan aksi perubahan dengan harapan hal ini tidak semata untuk aksi perubahannya saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Jambi khususnya masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum gratis. Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Adapun syarat untuk memperoleh bantuan hukum gratis :

  • Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  • Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok
    persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum
  • Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
  • Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
    pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
  • Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan
    secara tertulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *