Berita  

Gelar Rakor, Ditjen PKTL KLHK dan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi Komitmen Lakukan Pencegahan Api Sejak Dini

Gelar Rakor, Ditjen PKTL KLHK dan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi Komitmen Lakukan Pencegahan Api Sejak Dini

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) melakukan supervisi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. 

Dalam hal ini, Ditjen PKTL ditunjuk langsung dari KLHK untuk membantu Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi memberikan pendampingan melakukan pengendalian serta pencegahan karhutla sejak dini.

Direktur Jenderal PKTL KLHK, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan momen tahun ini sangat penting memasuki puncak karhutla untuk dapat mengukur sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi tantangan karhutla diperkirakan akan lebih kering dari tahun 2022 dan telah memasuki masa El Nino. 

“Kita tidak boleh lengah. BMKG telah memprediksi pada tahun 2023 potensi potensi El Nino semakian menguat pada semester II tahun 2023, dan tentunya iini akan semakin meningkatkan potensi terjadinya karhutla,”ujarnya, pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan dan pengendalian Karhutla di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rabu (5/7/2023).

Ruandha menjelaskan jika dibandingkan karhutla tahun 2015, luas karhutla di Indonesia menurun sebesar 37-94% pada kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2022. Begitupun kondisi karhutla di Jambi yang cenderung menurun. 

“Apabila dilihat dari perbandingan total jumlah hotspot (Satelit Terra/Aqua-MODIS) dengan confident level tinggi (>80%) di Jambi pada periode 1 Januari – 2 Juli 2023 tercatat hanya 3 titik, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 5 titik, maka terjadi penurunan jumlah hotspot 66,67%,” sebutnya. 

Namun demikian hotspot pada kategori rendah dan medium tercatat 66 titik pada tahun 2023.

Selain itu pantauan satelit SNPP dan NOAA juga menunjukan jumlah hotspot di Jambi berturut-turut yaitu 544 dan 522 (semua level of confidence). Daerah yang memiliki sebaran hotspot tertinggi yaitu Tanjung Jabung Barat, Merangin, Sarolangun dan Muaro Jambi

Luas karhutla pada tahun 2016 di Jambi tercatat 8.080 ha, 2017 (109 ha), 2018 (1.578 ha), 2019 (56.592 ha), 2020 (1.002 ha), 2021 (540 ha), 2022 (919 ha). 

Sedangkan, pada tahun 2023 s.d. Mei seluas 127,71 ha. Daerah yang memiliki luas karhutla tertinggi pada tahun 2023 yaitu Sarolangun, Muaro Tebo, Muaro Jambi, Merangin, Batanghari dan Bungo.

Apabila diperhatikan lebih jauh, ternyata jumlah hotspot tidak selalu sejalan dengan jumlah dan luas karhutla, hal ini terjadi karena hotspot merupakan indikasi terjadinya karhutla, sehingga perlu dilakukan pengecekan lapangan.

Menurunnya luas karhutla tersebut, kata Ruandha merupakan hasil dari upaya bersama segenap stakeholders dalam pengendalian karhutla. 

Selain itu kondisi alam cukup berpihak di mana sejak tahun 2020 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemarau basah. 

Namun, luas lahan yang terbakar pada tahun 2019 sebenarnya bisa menjadi alarm bahwa hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi masih rentan terbakar.

Gelar Rakor, Ditjen PKTL KLHK dan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi Komitmen Lakukan Pencegahan Api Sejak Dini

Dalam hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menunjuk tim supervisi dalkarhutla untuk turun ke lapangan dalam rangka percepatan upaya pengendalian karhutla berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.502/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023, salah satunya di Provinsi Jambi ini.

Supervisi pengendalian karhutla ini bertujuan untuk memastikan upaya-upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak dapat berjalan efektif, efisien dan kolaboratif.

Ditjen PKTL sebagai bagian dari tim supervisi dalkarhutla di Provinsi Jambi memiliki tugas yaitu:

1. Melakukan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala SKPD, satgas daerah dan satker UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam percepatan upaya pengendalian karhutla;

2. Melakukan monitoring data hotspot harian, informasi kejadian dan fakta karhutla di lapangan yang diterima dari Tim Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

3. Melakukan identifikasi masalah karhutla meliputi pencegahan, pemadaman, dan perizinan;

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Tim Klarifikasi karhutla pada pemegang izin.

Ditjen PKTL KLHK juga mengingatkan Kembali arahan Presiden kepada semua pihak seperti yang diamanatkan pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 agar dapat bersinergi dalam menghadapi meningkatnya potensi karhutla dengan melakukan :

1. Pemantauan dan menindaklanjuti informasi hasil hospot, informasi karhutla dari masyarakat, prediksi iklim dan informasi penting lainnya terkait karhutla.

2. Prioritaskan pencegahan dengan melibatkan semua stakeholders hingga tingkat desa/tapak.

3. Informasikan dan edukasi masyarakat, tokoh agama, anak sekolah dan pihak lainnya tentang upaya pencegahan karhutla dan larangan membakar di seluruh wilayah Jambi.

4. Tingkatkan pengawasan dan patroli pengendalian karhutla oleh:

a. Brigdalkarhutla yang ada di UPT KLHK (Balai Taman Nasional, Balai KSDA dan Balai PPI melalui Daops Manggala Agni).

b. Brigdalkarhutla di Kesatuan Pengelolaan Hutan yang merupakan kewenangan Provinsi Jambi.

c. TNI dan Polri di Provinsi Jambi

d. Pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan atau lahan di wilayah kerjanya.

5. Kami mengharapkan semua pihak di Provinsi Jambi melakukan pemadaman secara efektif, efisien dan terkoordinir. Padamkan sesegera mungkin, jangan biarkan api membesar serta sinergikan pemadaman darat dan udara.

6. Tingkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa seperti desa mandiri, desa tangguh dan lainnya melalui pelatihan, bimbingan teknis, dukungan atau insentif untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat.

7. Tingkatkan kapasitas tenaga dan sarpras karhutla yang dimiliki oleh stakeholder terkait di Provinsi Jambi,

8. Kepada Pemerintah Provinsi Jambi kami minta untuk mengalokasikan anggaran, tenaga dan sarpras pengendalian karhutla di wilayahnya.

9. Tingkatkan koordinasi antar stakeholder terkait karhutla di Provinsi Jambi. Kami meminta agar daerah yang belum menbentuk satgas, untuk segera membentuk satgas gabungan.

10. Cermati dan selaraskan aturan daerah dengan aturan nasional agar tidak memicu terjadinya karhutla di tingkat tapak.

11. Kerjasama antara penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, PPNS Kehutanan dan PPNS Kementerian lainnya) dapat membawa efek jera kepada para pelaku karhutla baik perorangan maupun korporasi dengan pendekatan multi doors.

12. Pengawasan dan penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Jambi sangat penting dan harus dilaksanakan seluruh stakeholder yang mengelola kawasan KHG untuk menjaga tinggi muka air tanah sehingga gambut dapat tetap basah.

“Kami selaku Tim supervisi pengendalian karhutla sangat mengharapkan kerjasama yang baik dalam pengendalian karhutla. Kami menghimbau kepada stakeholders terkait untuk secara bersama-sama dan terkoordinir bahu-membahu sedini mungkin melakukan pengendalian karhutla di Provinsi Jambi,” tandas Ruandha. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyatakan Provinsi Jambi memiliki luas kawasan hutan seluas + 2.124.352 hektar, kawasan hutan mangrove seluas 12.236 hektar, dan kawasan gambut 617.562 hektar. 

Adapun potensi kawasan hutan yang cukup luas tersebut selain berdampak positif sebagai penyerap karbondioksida dan penyedia oksigen tentunya juga berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) apabila tidak dijaga dan dikelola dengan baik.

Sudirman menjelaskan Karhutla ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun diakibatkan perubahan iklim yang menyebabkan tingginya suhu dikawasan hutan dan gambut yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 

“Oleh karena itu guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perlu dilakukan beberapa strategi dan upaya terhadap pengendalian karhutla ini,” ujarnya. 

Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan perhatian yang besar terhadap pelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya kawasan hutan dan lahan gambut dan kawasan konservasi melalui pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, dan peningkatan kelembagaan penanganan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Gelar Rakor, Ditjen PKTL KLHK dan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi Komitmen Lakukan Pencegahan Api Sejak Dini

Ada beberapa strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga deforestasi dan degradasi hutan dan lahan serta karhutla. 

Salah satunya melalui strategi pertumbuhan ekonomi hijau yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi melalui kerja sama dan sinergi dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan) dalam melestarikan kawasan hutan dan lahan gambut.

Selain itu juga dibeberapa wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan selain disiagakan petugas-petugas yang sudah ditunjuk dari Pemerintah daerah, TNI dan Polri serta beberapa pihak untuk memantau dan melakukan patroli bersama. 

Kemudian mengaktifkan kelompok-kelompok masyarakat peduli api, serta melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar.

“Saat ini kita sudah siagakan seribuan personel di 58 posko pada titik rawan karhutla,” sebutnya. 

Untuk diketahu, terdapat beberapa wilayah di Provinsi Jambi yang menjadi titik rawan karhutla yaitu Kumpeh, Londrang dan Sadu. 

Sudirman berharap melalui sinergi kita bersama antar wilayah dan antar tingkatan yaitu pemerintah pusat, daerah dan kabupaten/kota dalam menjaga kawasan hutan dari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kabakaran hutan.

“semoga Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi ini dapat menghasilkan strategi dan langkah konkret dalam mengendalikan dan menjaga kebakaran dan lahan pada kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi,” tandasnya. 

Gelar Rakor, Ditjen PKTL KLHK dan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi Komitmen Lakukan Pencegahan Api Sejak Dini

Dalam Rakor ini, PKTL KLHK juga menghadirkan 6 narasumber untuk berdiskusi dengan 150 peserta yang moderatori Dr.Ir. Raffles B Panjaitan, M.Sc Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Manajemen Landscape Fire. 

Adapun narasumber Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jambi membahas Dampak Fenomena El Nino dalam Kaitannya dengan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Kepala BPBD Provinsi Jambi membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meminimalisir Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Danrem 042 Gapu yang diwakili Kasrem membahas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi. 

Kemudian, Direktur Penanggulangangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan membahas Langkah Strategis KLHK dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan membahas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Wilayah Perizinan Dalam Pencegahan dan Penangendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan membahas Kewajiban dan Tanggungjawab Pemegang Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kemudian, acara dilanjutkan dengan Pembahasan Rencana Kerja Percepatan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Provinsi Jambi yang dimoderatori dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Acara rakor ini ditutup dengan materi dari Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumberdaya Alam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *