KONTOL 3

Para ASN Sarolangun, Diminta Untuk Memahami UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kepegawaian

Jambitoday – Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang di laksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk memberikan pemahaman atas UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Sebab dalam UU nomor 20 tahun 2023 tersebut berisi tujuan untuk memberikan pemahaman kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Kepala BKPSDM Sarolangun, Linda Novita mengatakan jika didalam UU nomor 20 tersebut terdapat informasi tentang netralitas ASN dalam menghadapi pemilu dan peningkatan disiplin ASN.

Wakil Ketua KASN, Kepala Kanreg VII BKN Palembang dan Penjabat Bupati Sarolangun di hadirkan langsung sebagai narasumber dalam rakor tersebut. Peserta rakor seluruh kepala OPD, sekretaris dinas atau badan, Kasubbag umum dan kepegawaian, camat dengan jumlah sebanyak 100 orang peserta turut hadir.

Linda Novita berharap agar seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti dan menyerap materi yang akan diberikan oleh narasumber.

Bupati Sarolangun, Bachril Bakri menekankan jika pegawai atau ASN itu dapat diberhentikan bila tidak bekerja sebagaimana diatur dalam UU ASN nomor 20 tahun 2023. Tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer, penataan pegawai non PNS wajib dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Dalam pengenalan UU ASN nomor 20 juga akan dijelaskan terkait dengan prosedur dan tatacara memutasi pegawai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *