Jambitoday – Menjadi salah satu Desa yang masuk dalam percontohan Desa anti korupsi. Salah satu Desa di Wilayah Kabupaten Muarojambi ini adalah salah satu dari puluhan Desa anti korupsi di Republik Indonesia.
Desa di Muarojambi yang masuk dalam percontohan dari 22 Desa anti korupsi di Indonesia ini adalah Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi. Desa Mekar Sari dinyatakan sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi lantaran mendapatkan penilaian istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Direktur pembina peran serta masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menyampaikan jika pembentukan percontohan Desa antikorupsi tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dari Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI sejak tahun 2021 lalu. Program Desa Antikorupsi yang di insiasi oleh KPK RI ini yaitu program yang bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. 22 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa diseluruh indonesia dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.
Kumbul Kusdwijanto Sudjadi mengatakan bahwa pengukuhan 22 percontohan Desa antikorupsi ini dilaksanakan di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Paser Penajam Utara Provinsi Kalimantan Timur. Desa Tengin Baru ini sekaligus mewakili provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai desa antikorupsi. Pemilihan ini bukan karena adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan penetapan desa antikorupsi ini bukan hanya Desa Tengin Baru, tapi ada 22 desa di Indonesia yang menjadi percontohan desa antikorupsi.
KPK membentuk satu percontohan desa antikorupsi pada tahun 2021 di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu pada 2022 dilanjutkan dengan membentuk 10 desa percontohan di 10 provinsi di Indonesia dan 2023 ini sebanyak 22 percontohan desa antikorupsi di 22 provinsi.
Kumbul Kusdwijanto Sudjadi juga menyampaikan bahwa sepanjang 2021-2023, KPK sudah membentuk percontohan desa antikorupsi sebanyak 33 desa yang tersebar di 33 provinsi. Sejak 2015 sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana yang cukup besar, sebesar Rp.538 triliun dengan harapan agar masyarakat desa lebih maju dan sejahtera. Namun fakta yang terjadi di lapangan terjadi kebocoran pengelolaan anggaran keuangan desa sebagai akibat adanya perilaku korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Sepanjang 2015-2022 tercatat sebanyak 851 kasus dengan jumlah tersangka 973 pelaku.
Adapun penemuan lainnya berupaa laporan hasil survei dari Badan Pusat Statitistik yang dirilis pada Juli 2023 bahwa angka kemiskinan di desa per bulan Maret 2023 masih terbilang cukup tinggi yaitu 12,22 persen dari target kemiskinan nasional 8,5 – 9 persen. Begitu juga laporan hasil survey dari BPS yang dirilis pada November 2023, ternyata masyarakat kota lebih antikorupsi dibanding masyarakat pedesaan yaitu 3,93 (kota) : 3,90 (desa).
Bupati Muarojambi, Bachyuni Deliansyah juga turut hadir dalam kegiatan pengukuhan 22 percontohan Desa antikorupsi yang di gelar di Kalimantan Timur tersebu.